Aliansi Maros Menggugat Gelar Aksi Damai: Mahasiswa Suarakan Darurat Demokrasi di Jalanan*
Maros, 1 September 2025 — Sekitar 300 massa aksi yang tergabung dalam aliansi Maros Menggugat, termasuk DEMA STAI DDI Maros bersama delapan lembaga kepemudaan, turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Aksi berlangsung di tiga titik utama: depan Kantor DAMKAR, Pertamina Buttatoa, hingga berakhir di Gedung DPRD Kabupaten Maros. Aksi ini dikawal ketat oleh sekitar 200 personel kepolisian dan diakhiri dengan pertemuan bersama Forkopimda, serta disambut langsung oleh Kapolres Maros.
Gerakan ini lahir setelah konsolidasi besar pada malam 31 Agustus 2025 di Sekretariat HPPMI, yang menyepakati 7 tuntutan utama, yakni:
- Revisi kembali tunjangan DPR RI
- Berantas korupsi dan segera sahkan RUU Perampasan Aset
- Copot Polri yang menyalahgunakan kekuasaan
- Membuat UU Khusus Ketenagakerjaan
- Usut dalang tragedi KM 50
- Usut kasus ijazah palsu Presiden Jokowi
- Menuntut kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
Dalam orasinya, Sunil Kan, Ketua DEMA STAI DDI Maros, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi demokrasi bangsa.
“Hari ini kita berkumpul bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk menyuarakan kebenaran. Demokrasi bangsa ini sedang dalam keadaan darurat. Wakil rakyat berpesta pora dengan tunjangan fantastis, sementara rakyat berdesakan mencari beras murah. Tuntutan kita jelas: Revisi tunjangan DPR RI! Jangan pernah diam ketika ketidakadilan merajalela, karena suara mahasiswa adalah suara nurani rakyat!”
Tak kalah lantang, Maulana Riyas, mahasiswa STAI DDI Maros sekaligus Ketua UKK Pramuka, menyuarakan keresahan rakyat kecil melalui orasinya:
“Hari ini kita berdiri di sini, bukan untuk mencari panggung, tetapi untuk menyuarakan jeritan rakyat kecil yang suaranya sering dibungkam! Pertama, kami menolak keras kenaikan tunjangan perumahan DPR! Rakyat masih makan nasi dengan garam, masih ada yang tidur di tanah, masih banyak anak bangsa putus sekolah, sementara wakil rakyat sibuk menaikkan tunjangan. Ingat, kursi DPR bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menyejahterakan rakyat!”
Aksi berakhir dengan dialog terbuka bersama Forkopimda di depan kantor DPRD Maros. Draft tuntutan resmi diterima, bahkan disepakati untuk dikirim ke pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen tindak lanjut.
Seluruh rangkaian aksi ditutup dengan damai, tanpa anarkis. Hal ini menegaskan bahwa mahasiswa masih memegang teguh perannya sebagai garda terdepan pengawal demokrasi, serta menghadirkan wajah gerakan kritis yang santun dan berwibawa.
